Pemprov Bali Luncurkan ‘Sigenting’

BANGLI, NusaBali 

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengemukakan bahwa masalah stunting pada balita bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut ketidakadilan sosial. Untuk mengatasi dua hal tersebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali meluncurkan platform ‘Sigenting’ (Sistem Monitoring Pencegahan Kemiskinan dan Stunting).

Hal itu dikemukakan Mahendra Jaya saat menghadiri acara Kolaborasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) bersama mitra kerja tahun 2024, yang digelar di Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Sabtu (21/12). Acara tersebut dihadiri Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

Mahendra Jaya menjelaskan, asupan gizi yang tidak memadai dan pola asuh yang salah menjadi faktor utama yang menghambat tumbuh kembang balita, sehingga berpotensi merugikan masa depan anak-anak tersebut. Masalah ini, lanjutnya, mencerminkan kualitas hidup keluarga yang terpengaruh oleh faktor ekonomi dan pendidikan. 

“Di daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi, kita melihat masih banyak keluarga yang kualitas hidupnya kurang, yang berdampak pada kebahagiaan mereka. Ini juga berkaitan dengan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah,” ujar Mahendra Jaya.

Untuk menanggulangi masalah ini, Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan meluncurkan Sistem Monitoring Pencegahan Kemiskinan dan Stunting (Sigenting). Platform ini bertujuan untuk mendata, mengukur, memantau, mengevaluasi, dan memberikan intervensi pada balita atau keluarga yang berisiko stunting dan kemiskinan ekstrem. Sigenting mengintegrasikan berbagai data lintas sektor, termasuk pendataan keluarga berisiko stunting, pencatatan gizi balita, serta data kemiskinan ekstrem.

“Dengan aplikasi Sigenting, kita dapat mengakses data stunting di Bali secara real-time, untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat dalam memastikan program intervensi yang tepat,” tambahnya.

Mahendra Jaya juga mengungkapkan hasil survei Kesehatan Indonesia 2023 yang menunjukkan penurunan prevalensi stunting di Bali menjadi 7,2 persen, turun 0,8 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan Bali sebagai provinsi dengan tingkat stunting terendah di Indonesia, berkat upaya kolaboratif yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Sebagai bagian dari komitmen Pemprov Bali dalam penurunan stunting, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71,8 miliar untuk program percepatan penurunan stunting tahun 2024. Dana ini akan difokuskan pada intervensi di 166 desa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali. Selain itu, telah dibentuk 3.327 tim pendamping keluarga yang terdiri dari tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader KB, yang bertugas mendampingi keluarga berisiko stunting.

“Meskipun Bali merupakan daerah dengan tingkat stunting terendah di Indonesia, kita tetap bekerja lebih baik lagi untuk menghilangkan atau setidaknya menekan seminimal mungkin angka prevalensi stunting di Bali,” tutur Mahendra Jaya, mengajak semua pihak untuk bekerja bersama mengatasi stunting.

Dia juga memberikan dukungan terhadap program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Gerakan ini bertujuan untuk memberikan bantuan gizi dan edukasi kepada keluarga yang memiliki balita berisiko stunting.

“Dengan prioritas pada keluarga berisiko stunting yang miskin, saya mengajak kita semua untuk ‘ngrombo’ mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting untuk mewujudkan generasi Bali yang sehat, cerdas, kuat, dan bebas stunting,” tandas Mahendra Jaya.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, mengapresiasi langkah Pemprov Bali, dan mengatakan pengentasan stunting memerlukan sinergitas serta kerja sama seluruh komponen masyarakat. Menurutnya upaya penanganan stunting di tiap daerah berbeda, disesuaikan dengan kondisi serta budaya dari daerah masing-masing.

“Kunci keberhasilan Provinsi Bali dalam menangani masalah stunting karena masyarakat di sini bekerja sama dengan cara gotong royong dan saling bantu,” ucap mantan Bupati Batang, Jawa Tengah, itu. 

Dikatakannya, meski Bali angka stunting rendah, satu dua anak balita yang mengalami stunting, namun hal demikian tetap perlu dipantau. “Menyelamatkan satu orang sama dengan menyelamatkan satu generasi,” ujarnya.

Wihaji mengatakan dalam melaksanakan program Genting, tidak boleh ada satu balita maupun ibu hamil yang terindikasi stunting terlewatkan mendapat intervensi. “Bukan masalah jumlah, tapi perlu keadilan. Alhamdulillah, tokoh adat dan pejabat, termasuk seluruh bupati di Bali sepakat menjadi orang tua asuh dari salah satu anak asuh yang masuk dalam keluarga risiko stunting,” kata Wihaji dalam keterangan tertulis yang diterima NusaBali.

Ditegaskan negara hadir dalam menangani stunting, meski demikian tidak semua bisa dicover oleh negara. Dengan konsep pentahelix, kerja sama antarstakeholder sehingga yang tidak tercover negara akan dibantu oleh orang tua asuh sehingga semua warga negara bisa ditangani. 

Acara Kolaborasi Genting bersama mitra kerja tahun 2024 turut dihadiri oleh Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, dan Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Ni Luh Gede Sukardiasih.  

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada keluarga berisiko stunting, serta penandatanganan Komitmen Partisipasi Peduli Stunting oleh Orang Tua Asuh yang secara simbolis diwakili oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, anggota DPRD Kabupaten Bangli Made Diksa, serta Ketua IDI Cabang Bangli dr IB Udayana Hanggara. 7 adi, k22