2 hours ago
2
ARTICLE AD BOX
“Toko-toko modern seperti Indomaret, Alfamart, yang ada maret-maretnya itu semua akan saya kendalikan, enggak boleh bebas lagi,” tegas Koster ketika menjadi pembicara kunci di acara Bali Signature: Drink Edition yang digelar Level 21 Mall di Denpasar, Jumat (31/1/2025).
Minimarket seperti Indomaret dan Alfamart dikendalikan perusahaan besar sehingga mudah berkembang di mana-mana melalui skema waralaba. Hal ini dikhawatirkan menggerus sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan di Bali.
“Satu minimarket ini mematikan puluhan UMKM,” beber Koster yang juga eks Anggota DPR RI Dapil Bali tiga periode ini.
Koster menilai, minimarket waralaba ini sudah merajalela di Bali. Cabangnya sudah masuk ke mana-mana, bahkan sampai pelosok-pelosok desa. “Ini mengerikan,” kata dia.
Untuk itu, pemerintahan Koster bersama wakilnya I Nyoman Giri Prasta berencana mengusulkan peraturan daerah (Perda). Perda yang mampu melindungi UMKM dari serbuan minimarket waralaba. Apalagi, best practice-nya sudah ada di tanah air seperti di Kulon Progo (DIY) dan Sumatera Barat.
“Saya sedang menyiapkan regulasi untuk mengatur itu. Kalau Kulon Progo bisa, Sumatera Barat bisa, mengapa Bali tidak bisa? Harus bisa!” seru Koster.
Politisi kelahiran Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini menilai kue ekonomi tidak boleh dikuasai segelintir pihak saja. Semua usaha berhak atas kue, termasuk para UMKM di tengah hegemoni perusahaan raksasa. *rat
Minimarket seperti Indomaret dan Alfamart dikendalikan perusahaan besar sehingga mudah berkembang di mana-mana melalui skema waralaba. Hal ini dikhawatirkan menggerus sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan di Bali.
“Satu minimarket ini mematikan puluhan UMKM,” beber Koster yang juga eks Anggota DPR RI Dapil Bali tiga periode ini.
Koster menilai, minimarket waralaba ini sudah merajalela di Bali. Cabangnya sudah masuk ke mana-mana, bahkan sampai pelosok-pelosok desa. “Ini mengerikan,” kata dia.
Untuk itu, pemerintahan Koster bersama wakilnya I Nyoman Giri Prasta berencana mengusulkan peraturan daerah (Perda). Perda yang mampu melindungi UMKM dari serbuan minimarket waralaba. Apalagi, best practice-nya sudah ada di tanah air seperti di Kulon Progo (DIY) dan Sumatera Barat.
“Saya sedang menyiapkan regulasi untuk mengatur itu. Kalau Kulon Progo bisa, Sumatera Barat bisa, mengapa Bali tidak bisa? Harus bisa!” seru Koster.
Politisi kelahiran Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini menilai kue ekonomi tidak boleh dikuasai segelintir pihak saja. Semua usaha berhak atas kue, termasuk para UMKM di tengah hegemoni perusahaan raksasa. *rat
English (US) 